“Jangan sampai seorang anggota Bamus kurang memahami tupoksinya, sehingga wali nagari tidak sejalan dengan anggota Bamus itu sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” tambahnya.
Bupati juga mengatakan, permasalahan kasus penyakit masyarakat (Pekat) di tingkat nagari tidak terlepas dari tanggung jawab Bamus, dikarenakan kurangnya koordinasi dengan para tokoh masyarakat setempat.
“Banyak dari kalangan anak dan kemenakan kita los kontrol dala ni pergaulan, seperti merambahnya penggunaan narkoba di kalangan pelajar dan gaya hidup yang saat ini sudah tidak mencerminkan seorang yang tidak terpelajar katanya,” sebut Bupati.
Terkait dengan adanya beberapa program bantuan pemerintah, sebutnya, diminta kepada Bamus nagari bisa mengawal pendistribusian bantuan tersebut, mengingat masih ada ditemui penerima bantuan tidak tepat sasaran.
Bamus nagari bisa menegur wali nagari yang masih saja memanfaatkan jabatannya dalam menentukan penerima bantuan dari pemerintah.
Untuk kegiatan tersebut, narasumber berasal dari Dinas DPM Pasaman, di antaranya Kepala Dinas Hasrizal, Kabid DPM bagian pemerintahan nagari Rusdan, Unit Pelaksana Teknis, Kepala Inspektorat Amdarisman, dan mewakili Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pasaman. (016)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
