“Kita perlu menjaga agar tren penurunan ini terus berlanjut melalui kolaborasi dan kerja seluruh pemangku kepentingan termasuk kinerja dan peran aktif seluruh kepala daerah,” pintanya.
Lebih lanjut, Wapres mengingatkan bahwa program penanggulangan kemiskinan di berbagai tingkatan pemerintahan hendaknya bersifat inklusif, sinergis, dan tepat sasaran. Untuk itu, ia menginstruksikan pemanfaatan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) perlu terus dioptimalkan demi meningkatkan pensasaran program.
Usai menerima penghargaan, Gubernur mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Pusat yang telah mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Sumbar melalui pemberian insentif fiskal.
Ia menyebut, keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras banyak pihak, mulai dari Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, instansi vertikal serta kementerian/lembaga terkait. Menurutnya, semua memiliki andil sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
“Alhamdulillah berkat ridho Allah dan kolaborasi banyak pihak, upaya penanganan kemiskinan ekstrem di Sumbar dapat berjalan sesuai harapan dan mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat,” ungkap Gubernur.
Dikatakan, penetapan sembilan daerah yang dinilai berhasil dalam penanganan kemiskinan ekstrem itu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 353 Tahun 2024. Kepada daerah yang ditetapkan dalam KMK tersebut, diberikan insentif fiskal dengan kisaran nilai Rp5 – 7,2 miliar.
Gubernur berharap, upaya kolaboratif yang telah terjalin dapat terus dilanjutkan hingga penanganan kemiskinan ekstrem di Sumbar tuntas. Bahkan, jika memungkinkan hal serupa juga diterapkan untuk penanganan masalah lainnya. (000/adpsb/bud)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
