PADANG (SumbarFokus)
Pengelolaan aset daerah senilai Rp79,02 miliar, penyelesaian persoalan dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum tuntas hampir satu dekade, hingga penyempurnaan regulasi keuangan menjadi perhatian DPRD Sumbar.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Jumat (6/11/2026), dengan agenda penyampaian hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Aset dan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Melalui Pansus Pengelolaan Aset yang diketuai Doni Harsiva Yandra, DPRD menemukan 22 aset berupa tanah dan bangunan yang tidak termanfaatkan secara optimal maupun bermasalah. Total nilai aset tersebut mencapai Rp79,02 miliar, terdiri atas Rp54,52 miliar aset idle dan Rp24,50 miliar aset bermasalah.
Persoalan yang ditemukan antara lain aset belum produktif, dikuasai pihak lain, dokumen kepemilikan belum jelas, bangunan rusak berat, hingga pembangunan yang belum diselesaikan.
Sejumlah aset yang menjadi perhatian Pansus di antaranya tanah eks Penghubung Wilayah I di Bukittinggi, kolam air tawar di Harau, tanah bekas Pelatihan Kesehatan di Lubuk Alung, serta gedung bangsal penyakit dalam RSUD Prof. Dr. H. Muhammad Yamin, SH.
Pansus juga mencermati status 25 rumah dinas Kehutanan di Bukittinggi yang telah bersertifikat atas nama penghuni sebagai rumah dinas Golongan III. Sementara itu, aset bekas Dinas Pertanian di Jalan Raden Saleh, Padang, masih menghadapi persoalan dokumen kepemilikan dan penguasaan lahan oleh sejumlah pensiunan.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.





