DPRD Sumbar Perkuat Pengawasan Aset Rp79 Miliar dan Tata Kelola Keuangan Daerah

Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Jumat (6/11/2026), dengan agenda penyampaian hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Aset dan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Foto: DPRD Sumbar/SumbarFokus.com)

Muhidi menegaskan, aset daerah merupakan kekayaan publik yang harus dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab. Pengelolaannya tidak cukup hanya melalui pencatatan inventaris, tetapi harus disertai pengamanan dan pemanfaatan optimal agar memberikan nilai tambah bagi daerah serta berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DPRD Sumbar juga akan mengawal tindak lanjut rekomendasi Pansus agar tidak berhenti pada laporan dan dokumen, tetapi diwujudkan melalui langkah konkret pemerintah daerah.

Dalam rapat yang sama, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menyampaikan Nota Penjelasan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perubahan regulasi tersebut diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan daerah dengan perkembangan kebijakan nasional, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Bacaan Lainnya

Terdapat enam aspek utama yang menjadi sasaran perubahan, yakni penyesuaian ketentuan umum dan peristilahan, penambahan rincian klasifikasi Belanja Modal dan Bantuan Keuangan, penegasan sumber Penerimaan Pinjaman Daerah, penyempurnaan mekanisme penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS, penyederhanaan sistematika pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, serta penguatan tata cara pelaksanaan Utang Daerah, termasuk dalam kondisi darurat bencana.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi menegaskan, pembahasan Ranperda harus dilakukan secara mendalam dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan fiskal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Regulasi yang dihasilkan diharapkan dapat diterapkan secara efektif oleh seluruh perangkat daerah dan menjadi landasan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab.

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.



Pos terkait