“Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah, alhamdulilah, dapat dipertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh kali berturut-turut. Hal ini menunjukkan stabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik dan memenuhi standar di Padang Panjang,” ujarnya.
Semua capaian ini, sebut Sonny, tidak terlepas dari perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan dalam aspek pelayanan pemerintahan, seperti penerapan smart city dengan pemberlakuan layanan-layanan online dan berbasis aplikasi.
Selanjutnya, juga ada layanan perizinan online, administrasi kependudukan online, sistem pengaduan online, elektronifikasi transaksi Pemerintahan Daerah (cashless), Smart Hospital RSUD Padang Panjang, Call Center 112, dan lainnya.
“Termasuk juga peningkatan transparansi, akuntabilitas dan komitmen sebagai kota berintegritas yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,” imbuhnya.
Seterusnya, sebagai Kota Pendidikan, Pemerintah Kota senantiasa menempatkan pendidikan sebagai sektor utama dan berupaya memenuhi anggaran pendidikan 20 persen dari total APBD.
Tidak hanya fokus pada pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Pemko, Padang Panjang juga fokus dengan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, serta pendidikan agama.
Salah satu program Pemko adalah membantu biaya pendidikan untuk siswa dan mahasiswa kurang mampu dan berprestasi.
Pada 2023, di tingkat SD dan SLTP telah difasilitasi penyaluran dana PIP kepada 882 siswa SD, 223 siswa SLTP. Dengan total realisasi sebesar Rp493.650.000,-.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
