Komisi II DPRD lakukan hearing bersama TAPD, BPKD dan Disporapar, Sport Center Dan Hibah Jadi Sorotan

DPRD Padang Panjang mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah terkait apa yang telah disahkan dalam paripurna anggaran. (Foto: Paul/sumbarfokus.com)

PADANG PANJANG (SumbarFokus)

Telah diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tiga fungsi; legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal ini ditekankan dalam kegiatan hearing antara DPRD Padang Panjang dengan perwakilan Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang, Senin (12/6/2023).

Bacaan Lainnya

Legislasi, dijelaskan, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Sementara, fungsi anggaran merupakan kewenangan dalam hal anggaran daerah, yaitu APBD. Selanjutnya, fungsi pengawasan, di sini, yaitu DPRD mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah terkait apa yang telah disahkan dalam paripurna anggaran.

Kaitannya dengan hearing yang dilakukan saat itu, disampaikan, bahwa pihak Dewan menerima aspirasi dan pertanyaan dari masyarakat, bahkan kritikan dan saran, yang mempertanyakan terkait adanya proyek mercusuar Pemko yang tak berkesudahan dan berkesan asal-asalan.

Berbagai proyek yang jadi sorotan dalam kesempatan itu seperti proyek Sport Center di Dinas Porapar, NICU
Di RSUD, pendestrian pasar pusat di Dinas PUPR, keramik los ikan dan daging di Dinas Perindag, tangga di Blok C di Dinas Perindag Kota, dan tourist information di PUPR.

Sport Center dan hibah

Dari sekian banyak persoalan, Sport Center dan hibah ke KAN menjadi sorotan. Pimpinan dan Komisi II DPRD Kota Padang Panjang membahas progress pembangunan Sport Center bersama TAPD, BPKD, dan Disporapar.

Dalam fungsi pengawasan, ditekankan, DPRD perlu mengawal dan mengawasi proses pembangunan Sport Center, mulai dari kunjungan ke lapangan langsung hingga melakukan rangkaian rapat kerja, yang menghadirkan OPD mitra kerja, kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Yulius Kaisar.

Saat rapat tersebut, Komisi II menyorot isu-isu terkait pembangunan Sport Center serta kendala yang dialami sehingga pihak pelaksana tidak menjalani dengan tuntas, terhitung Maret 2023 dan berimbas pada pemutusan kontrak.

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Sekda dan Kadis Porapar, saat ini, Pemko fokus pada rencana penyelesaian pembangunan gedung serba guna, gedung pengelola, skate park, serta taman jalan.

DPRD meminta agar Pemko tetap berkordinasi dan menjaga komunikasi agar proses lelang pembangunan Sport Center sesuai peraturan yang ada terkait mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga tidak menimbulkan proses hukum di kemudian hari.

Komisi II juga meminta untuk melakukan konsultasi dengan pihak lain. Dalam hal ini, Pemko sudah melakukan MoU dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pihak Polres, dan Kejaksaan. Selain itu, akan dilakukan pertemuan dengan BPK untuk melakukan uji dengan PUPR Provinsi atau universitas yang berkompeten di bidang tersebut.

Namun, Komisi II menilai proses audit yang dilakukan Disporapar bersama inspektorat sebelumnya tidak serta merta dapat dijadikan acuan, sebaiknya melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). DPRD menegaskan, keterlibatan BPKP dalam audit kegiatan pembangunan Sport Center ini sebelum dilakukan penunjukan langsung pihak pelaksana.

Selain Pembangunan Sport Center, Komisi II juga membahas persetujuan hibah tanah Bancah Laweh. DPRD melalui Komisi II membahas sejauh mana persiapan hibah tersebut sesuai Permendagri No. 19 Th 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam hal ini, komisi II juga menghadirkan Tim yang mengkaji persiapan tanah hibah tersebut untuk mengkaji ulang syarat syarat yang sudah terpenuhi sesuai Permendagri No. 19 Th 2016 tersebut.

Pembahasan ini bertujuan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk disampaikan pada fraksi dan rapat selanjutnya.

Di tempat terpisah, Romi Martianus, salah seorang tokoh masyarakat pemerhati sosial politik dan hukum di Kota Padang Panjang yang juga pengacara kondang Padang Panjang, melihat kondisi kota sekarang, Romi berharap dengan penggawasan yang maksimal oleh Dewan. Ditegaskan, bila perlu sekali pembangunan kualitasnya harus mantap, jangan hanya sekedar mengambil keuntungan namun kualitasnya tidak bagus.

“Jadi kita minta pengawasan dewan harus dilaksanakan secara maksimal, sehingga anggaran pemerintah tidak habis cuma-cuma, hanya memberikan keuntungan ke kontraktor,” katanya.(005)

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.



Pos terkait