Allazi menjelaskan, dua pintu tersebut yang pertama oleh Pemko Padang melalui PSM-nya dan kedua dikelola oleh satu kaum atau pribadi yang mengatasnamakan masyarakat Kelurahan Air Manis.
“Sebenarnya, dalam pengelolaan tersebut terjadi ketidakadilan, karena menjual nama masyarakat,” keluh ketua LPM.
Allazi mengungkapkan, sebagaimana diketahui, baru baru ini ada korban jiwa, pengunjung yang berenang di Pantai Air Manis hanyut dan itu dikelola oleh pengelola di gerbang pintu dua.
Allazi menilai, itu akan menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat Kelurahan Air Manis.
Disampaikan, bahwasanya pengelolaan tersebut tidak bisa mengeluarkan asuransi kepada korban, jadi di situ melibatkan masyarakat, yang tentu efeknya adalah wisata Pantai Air Manis dicap negatif oleh daerah lain karena tidak ada pertanggungjawaban atas kejadian tersebut.
“Karena pengelolaan itu mengatasnamakan masyarakat, maka dampaknya akan kembali kepada kami masyarakat Air Manis, sehingga kunjungan wisatawan ke Pantai Air Manis akan sepi dan itu sudah kelihatan hari ini,” ungkapnya lagi.
Allazib berharap, dari solusi yang nantinya didapat, akan terlihat fakta yang mana pengelolaan yang legal dan yang ilegal.
Untuk itu, dia meminta pengelolaan itu satu pintu saja, karena kalau pengelolaan satu pintu akan menjadi satu aturan. Maka akan menjadi pengelolaan pariwisata, bukan pengelolaan retribusi.
“Diharapkan nantinya pengelolaan ada dikami masyarakat, karena selama ini tidak ada inkam (pemasukan) ke nagari kami,” pungkasnya. (021)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
