PADANG PANJANG (SumbarFokus)
Seiring dengan didapatnya penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia dan BPJS Kesehatan pada 14 Maret lalu, maka Padang Panjang tercatat sudah enam kali berturut-turut menerima penghargaan ini.
“UHC ini merupakan sebuah target dari visi dan misi kami untuk memajukan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam urusan kesehatan,” sebut Wali Kota Fadly Amran, Jumat (17/3/2023) seraya mengatakan, Padang Panjang sudah tercatat UHC sejak 2018 silam.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), dr. Faizah mengatakan, di Padang Panjang hampir semua masyarakat sudah terjamin kesehatannya. “Hampir 100 persen capaian yang diraih Padang Panjang. Saat ini persentasenya berkisar lebih 99 persen,” ungkap Faizah.
Dari data yang dihimpun Kominfo dari situs BPJS Kesehatan, UHC Padang Panjang per 1 Desember 2022 mencapai 99,77 persen. Sementara per 1 Maret 2023 UHC Padang Panjang berada di angka 100,57 persen.
Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional ini terdiri dari Penerima Bantuan Iuran melalui pendanaan APBN (PBI APBN), Penerima Bantuan Iuran melalui pendanaan APBD (PBI APBD). Lalu ada Pekerja Penerima Upah (PPU) seperti ASN, TNI, Polri, pekerja swasta, BUMN, BUMD. Ada pula Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau pekerja informal, serta Bukan Pekerja (BP) seperti investor, pemberi kerja, veteran, perintis kemerdekaan, pensiunan,
“Pemko menanggung PBI APBD dalam bentuk JKMPP (Jaminan Kesehatan Masyarakat Padang Panjang) dan JKSS (Jaminan Kesehatan Saiyo Sakato) yang 20 persen dibiayai Pemprov Sumatera Barat dan 80 persen dibiayai Pemko Padang Panjang. Data per 1 Desember 2022 sebanyak 22.578 warga yang dibiayai Pemko. Sedangkan per 1 Maret ada 22.693 PBI APBD,” jelasnya.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
