“Saya berharap rapat ini tidak berhenti pada pemaparan dan diskusi saja. Kita ingin ada komitmen dan langkah nyata dari setiap kabupaten dan kota. Jangan sampai kita baru bergerak setelah persoalan ini semakin meluas,” ujarnya.
Kepala BNNP Sumbar Toton Rasyid mengungkapkan bahwa berdasarkan proyeksi Survei Prevalensi Nasional Tahun 2025, jumlah penduduk Sumbar kelompok usia 15–24 tahun yang terpapar narkoba diperkirakan mencapai 85.666 orang. Data tersebut menunjukkan besarnya tantangan pencegahan, khususnya dalam melindungi kelompok usia muda.
Menurut Toton, tantangan penanganan narkoba di Sumbar juga berkaitan dengan keterbatasan jangkauan layanan. Saat ini, layanan BNN baru tersedia di empat kabupaten/kota, yakni Kabupaten Solok, Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, dan Kota Payakumbuh. BNNP tengah memproses rencana pembentukan layanan di Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, Tanah Datar, dan Dharmasraya.
Persoalan lainnya adalah keterbatasan fasilitas rehabilitasi. Dari 45 Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang telah ditetapkan, hanya sekitar lima hingga enam institusi yang aktif memberikan pelayanan. Karena itu, BNNP meminta dukungan pemerintah kabupaten dan kota untuk menyediakan fasilitas rehabilitasi rawat inap melalui rumah sakit daerah.
Selain memperkuat layanan rehabilitasi, BNNP juga mendorong pencegahan sejak dini melalui integrasi materi antinarkoba dalam dunia pendidikan. Program tersebut telah mulai diterapkan pada tingkat SMK melalui kurikulum keminangkabauan dan direncanakan diperluas ke mata pelajaran PPKN, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), serta Bimbingan Konseling (BK) untuk SMA dan SMK pada tahun ajaran 2027–2028.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.





