Pemerintah kabupaten dan kota juga diharapkan mengambil peran dengan memasukkan edukasi antinarkoba pada jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP sesuai kewenangannya masing-masing.
Di tingkat masyarakat, BNNP mengusulkan penguatan program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) melalui kolaborasi pemerintah daerah dan kepolisian. Program tersebut diarahkan untuk menghadirkan penggiat antinarkoba, penyuluh, serta agen pemulihan hingga ke lingkungan masyarakat.
Toton juga memaparkan, berdasarkan pemetaan BNNP terdapat 206 kawasan rawan narkoba di Sumbar, sembilan di antaranya masuk kategori bahaya. Untuk mengantisipasi meluasnya penyalahgunaan narkoba di kawasan tersebut, diperlukan pemberdayaan masyarakat, terutama generasi muda, melalui pembinaan keterampilan dan pengembangan peluang usaha agar memiliki aktivitas produktif dan tidak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan Kapolda Sumbar, bupati dan wali kota se-Sumbar atau yang mewakili, Kepala BNNP Sumbar, kepala OPD Pemprov Sumbar, Kepala Balai Besar POM di Padang, serta unsur terkait lainnya. Melalui sinergi tersebut, Pemprov Sumbar berharap upaya pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi dapat berjalan lebih terpadu hingga ke tingkat kabupaten, kota, dan nagari. (000/adpsb)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.





