JAKARTA (SumbarFokus)
Pemerintah daerah diimbau memadukan politik kebijakan dan politik anggaran. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi sebagai stimulus dapat ekuivalen dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
Penegasan itu disampaikan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam Seminar Nasional “Strategi Pemerintah Daerah dalam Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Tuban”, yang merupakan rangkaian Pelantikan Pengurus KADIN Tuban masa bakti 2023-2028, di Tuban, Senin (20/3/2023).
“Di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu, pemerintah daerah harus bisa menjaga pertumbuhan ekonomi dengan baik. Strategi yang bisa dilakukan yaitu dengan mengacu kepada metode perusahaan untuk menangkap pangsa pasar lebih besar. Strategi ini menopang bisnis dalam jangka panjang dan formulasinya harus ditarget untuk melampaui kondisi pasar saat ini,” papar LaNyalla.
Dalam konteks upaya pemerintah daerah, lanjutnya, produk yang bisa ditangkap oleh pangsa pasar lebih luas, adalah produk yang diproduksi di daerah tersebut.
“Di sinilah diperlukan dua pendekatan yang wajib ditempuh pemerintah daerah, yaitu pertama adalah Politik Kebijakan dan kedua adalah Politik Anggaran,” ujar LaNyalla yang hadir secara virtual .
Menurut Mantan Ketua KADIN Jatim itu, kedua strategi tersebut saling terhubung dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Keduanya harus bisa saling mensupport. Karena politik kebijakan tidak akan dapat dijalankan tanpa politik anggaran. Sebaliknya, politik anggaran tanpa target kebijakan yang terukur, akan menjadi sia-sia.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
