Selain itu, PWOD meminta Kominfo kembali fokus pada fungsi strategis sebagai penggerak transformasi digital nasional, bukan masuk dalam pengaturan teknis pers.
Menurut PWOD, jika kondisi tersebut terus dibiarkan, ancaman terhadap kemerdekaan pers justru dapat muncul akibat ketidakjelasan sistem dan dominasi oleh segelintir pihak.
“Pers adalah pilar demokrasi, bukan alat kekuasaan. Negara wajib memastikan tidak ada satu pun lembaga yang memonopoli kebenaran,” tutup Feri. (015)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
