PADANG (SumbarFokus)
Nelayan di Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, mengeluhkan kondisi muara sungai yang semakin dangkal pascabanjir bandang 27 September 2025
‎
‎Hal itu membuat aktivitas melaut terganggu dan diperparah dengan kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM).
‎
‎Kondisi tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Anggota DPR RI Komisi IV, Rahmat Saleh, saat kunjungan pada Sabtu (2/5/2026) siang.
‎
‎Para nelayan menyebut tumpukan material lumpur dan kayu di muara membuat kapal sulit keluar masuk, sehingga harus menunggu air pasang untuk melaut.
‎
‎“Sekarang kami tidak bisa bebas keluar masuk muara. Kalau pulang malam atau cuaca buruk, risikonya sangat tinggi,” ujar Didit, perwakilan nelayan.
‎
‎Dia menjelaskan, sekitar 25 hingga 35 nelayan terdampak langsung, dengan puluhan kapal tidak bisa beroperasi normal. Kondisi ini membuat pendapatan nelayan menurun drastis karena waktu melaut menjadi terbatas.
‎
‎Selain masalah pendangkalan, nelayan juga mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM untuk melaut. Kondisi ini membuat sebagian kapal bahkan tidak dapat beroperasi sama sekali.
‎
‎“Kalau muara dangkal kami tidak bisa keluar, BBM juga susah. Jadi benar-benar terhimpit,” kata Didit.
‎
‎Menurut nelayan, hasil pengecekan di lapangan menunjukkan adanya sedimentasi tebal serta tumpukan kayu di dasar muara yang memperparah kondisi aliran sungai.
‎
‎Mereka khawatir, jika tidak segera ditangani, banjir susulan bisa berdampak lebih parah ke permukiman warga.
‎
‎Menanggapi hal itu, Rahmat Saleh menilai persoalan ini harus segera ditangani karena berdampak langsung pada penghidupan masyarakat pesisir.
‎
‎Rahmat menyebut pendangkalan sungai berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS), namun dampaknya juga menyangkut sektor perikanan yang menjadi lingkup Komisi IV DPR RI.
‎
‎Rahmat menegaskan pentingnya penanganan berbasis data dan kajian teknis yang jelas, termasuk pengelolaan material sedimentasi agar tidak menimbulkan masalah baru.
‎
‎“Ini harus cepat ditangani, tapi juga harus tepat secara kajian. Jangan sampai penanganannya justru menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.
‎
‎Rahmat memastikan seluruh aspirasi nelayan, termasuk persoalan BBM dan akses muara, akan dibawa ke tingkat pusat untuk dicarikan solusi lintas sektor.
‎
‎“Ini akan kita dorong di pusat agar ada solusi nyata untuk nelayan,” tutupnya. (000)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
