PADANG (SumbarFokus)
PT Semen Padang memperkuat langkah mitigasi risiko hukum dalam pengelolaan perusahaan melalui kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat. Kolaborasi tersebut mencakup penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara, termasuk pendampingan hukum serta perlindungan aset perusahaan.
Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Direktur Utama PT Semen Padang Pri Gustari Akbar dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Dedie Tri Hariadi di Kantor Kejati Sumbar, Rabu (18/11/2026).
Direktur Utama PT Semen Padang Pri Gustari Akbar mengatakan, kerja sama tersebut tidak hanya diarahkan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang muncul, tetapi juga mencegah potensi masalah melalui identifikasi dan mitigasi risiko sejak dini.
“Kami berharap perjanjian kerja sama ini bukan hanya sekadar menjadi sarana penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara, tetapi juga menjadi langkah ke depan dalam melakukan mitigasi risiko serta mengantisipasi berbagai potensi persoalan hukum yang mungkin timbul,” katanya.
Menurut Pri, PKS tersebut juga menjadi sarana pembelajaran bagi jajaran manajemen agar semakin memahami aspek hukum dalam menjalankan kegiatan usaha. Dengan demikian, pengelolaan perusahaan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).
“Dengan perjanjian ini, kami sangat berharap ke depan terbangun kolaborasi dan kerja sama yang semakin baik. Tentunya, hal ini juga menjadi pembelajaran bagi kami untuk menjalankan perusahaan dengan lebih baik sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang semestinya,” ungkap Pri.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.





