DPRD Pasbar Gelar Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023

Bupati Hamsuardi, saat menyerahkan nota pengantar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pasaman Barat tahun 2023, di Ruang Sidang DPRD setempat, Rabu (5/6/2024). (Foto: DPRD Pasaman Barat/SumbarFokus.com)

PASAMAN BARAT (SumbarFokus)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasaman Barat menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampauan nota pengantar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pasaman Barat tahun 2023 di Ruang Sidang DPRD setempat, Rabu (5/6/2024).

Bacaan Lainnya

Rapat dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Erianto didampingi Wakil Ketua Endra Yama Putra, yang dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Pasaman Barat, unsur Forkopimda, Kepala OPD, dan stakeholder terkait lainnya.

Erianto, dalam sambutannya mengatakan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Laporan Keuangan yang Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Berdasarkan peraturan tersebut, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, nantinya laporan itu akan dibahas di DPRD Bersama OPD terkait dan dievaluasi untuk tahun berikutnya,” katanya.

Dalam laporannya, Bupati Hamsuardi memaparkan ringkasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2023. Pertama, tentang ikhtisar capaian realisasi keuangan berdasarkan atas Laporan Realisasi Anggaran.
Pendapatan Daerah yang dianggarkan di tahun 2023 sebesar Rp 1.165.203.020.301,00 sampai dengan posisi per 31 Desember 2023 dengan realisasi sebesar Rp 1.101.791.318.928,76 atau 94,56 persen.

Selanjutnya, Belanja dan Transfer Daerah dianggarkan di tahun 2023 sebesar Rp 1.302.298.471.586,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.146.054.807.585,70 atau 88,00 persen.

Realisasi Defisit Anggaran per 31 Desember 2023 yang diperoleh dari hasil pendapatan dikurangi dengan belanja dan transfer dengan nilai sebesar Rp44.263.488.656,94. Penerimaan pembiayaan sampai dengan periode 31 Desember 2023 berasal dari SILPA tahun lalu sebesar Rp 138.569.988.986,11, sedangkan pengeluaran pembiayaan sampai dengan periode 31 Desember 2023 sebesar Rp1.455.000.000,00.

“Jika dibandingkan antara realisasi penerimaan dan pengeluaran, maka pembiayaan diperoleh realisasi pembiayaan netto sebesar Rp137.114.988.986.11, yang jika dijumlahkan dengan nilai realisasi defisit anggaran tahun 2023 sebesar Rp44.263.488.656.94, maka diperolehlah nilai sisa lebih pembiayaan anggaran per 31 Desember 2023 Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar Rp92.851.500.329.17,” paparnya.

Kedua, tentang Ikhtisar capaian realisasi keuangan berdasarkan atas neraca Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2023, per 31 Desember 2023, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memiliki nilai aktiva/aset sebesar Rp2.539.310.780.066.85, kewajiban sebesar Rp37.381.983.319.49 dan ekuitas sebesar Rp2.501.928.796.747.36.

Aset Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.539.310.780.066.85 yang terdiri dari aset lancar Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2023 sebesar Rp152.658.549.015.62.

“Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan tujuan untuk mendapatkan manfat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi, dengan nilai per 31 Desember 2023 sebesar Rp133,164.040.246.62,” ujarnya.

Aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.103.827.092.596.93, aset tetap merupakan nilai berdasarkan atas harga perolehan sebesar Rp3.820.628.513.843.90, setelah dikurangi dengan nilai penyusutan sebesar Rp1.716.801.421.246.97.

Aset Lainnya, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp149.661.098.207.68, kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar Rp37.381.983.319.49, sehingga per 31 Desember 2023 Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memiliki nilai ekuitas sebesar Rp2.501.928.796.747.36

“Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua dan seluruh anggota DPRD beserta semua pihak yang menunjukkan kepedulian terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2023,” sebutnya.

Ia berharap, agar dalam pembahasan sidang DPRD yang sudah diatur oleh Badan Musyawarah dapat berjalan lancar, efisien dan efektif, sehingga Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dapat ditetapkan oleh DPRD menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

“Kita juga tidak lupa memohon kehadirat Allah, semoga kita selalu diberi rahmat, petunjuk dan berkahnya kepada kita semua,” pungkasnya. (018)

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.



Pos terkait