Langkah tersebut juga sejalan dengan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendorong pelaksanaan meterisasi pada titik-titik PJU agar pengelolaannya lebih transparan dan sesuai ketentuan.
Sebagai tindak lanjut, ketiga instansi akan melaksanakan survei lapangan secara bersama terhadap PJU nonmeter. Hasil survei tersebut akan menjadi dasar pemutakhiran data sekaligus penyusunan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan penerangan jalan umum di Kabupaten Agam.
General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat Ririn Rachmawardini mengatakan, kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola sektor kelistrikan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Sinergi yang kuat antara PLN dan pemerintah daerah merupakan fondasi penting dalam membangun tata kelola kelistrikan yang transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui penyempurnaan kerja sama PBJT-TL dan pengelolaan PJU ini, PLN berkomitmen mendukung optimalisasi pelayanan publik sekaligus memastikan setiap pengelolaan kelistrikan dilakukan secara tepat, akurat, dan sesuai regulasi. Kami percaya bahwa kolaborasi yang baik akan menghadirkan pelayanan yang semakin andal serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujar Ririn.
Melalui penguatan kerja sama tersebut, PLN berharap pengelolaan PBJT-TL dan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Agam semakin efektif, akurat, dan akuntabel, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kelistrikan kepada masyarakat serta pembangunan daerah yang berkelanjutan. (000/UID-Sumbar)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
