PADANG (SumbarFokus)
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong transformasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa menjadi lebih proaktif guna memperkuat kualitas belanja daerah.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi saat membuka Rapat Koordinasi UKPBJ se-Sumbar Tahun 2026, di Bukittinggi, Rabu (22/4/2026).
Dia menegaskan, pengadaan barang dan jasa kini tidak lagi sekadar proses administratif, melainkan telah menjadi instrumen strategis dalam pembangunan daerah.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD harus memberikan manfaat nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat. Hal itu harus menjadi landasan pikir aparatur UKPBJ dalam setiap proses pengadaan,” tegasnya.
Dia menjelaskan, arah kebijakan saat ini menuntut kualitas belanja pemerintah yang lebih efisien dan adaptif, serta mampu menghasilkan value for money.
Menurut dia, peran UKPBJ harus semakin diperkuat untuk memastikan efektivitas pengadaan.
Dia menilai, tantangan pengadaan saat ini semakin kompleks.
Keberhasilan tidak lagi hanya diukur dari ketepatan waktu pelaksanaan lelang, tetapi juga dari transparansi, akuntabilitas, serta nilai tambah yang dihasilkan.
“Transformasi menuju UKPBJ Proaktif adalah keharusan. UKPBJ harus hadir sebagai pengarah dan pengawal kualitas belanja daerah,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, dia menggarisbawahi sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan.
Langkah tersebut meliputi penguatan UKPBJ sebagai pusat keunggulan sejak tahap perencanaan hingga kontrak, pemenuhan kematangan kelembagaan, optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, serta peningkatan profesionalisme sumber daya manusia pengadaan.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
