PADANG (SumbarFokus)
Digitalisasi transaksi pemerintah daerah terus didorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari pembenahan tata kelola keuangan daerah. Penguatan tersebut dinilai penting agar transaksi pemerintahan berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi menyampaikan hal itu saat mewakili Gubernur Sumbar dalam Bank Nagari ETPD Partnership Gathering 2026, Jumat (25/9/2026).
Menurut Arry, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tidak sebatas penggunaan teknologi dalam transaksi. Lebih dari itu, digitalisasi diharapkan mampu membangun pengelolaan keuangan yang tertib, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
āPenguatan ETPD perlu terus kita dorong melalui sinergi seluruh pihak, sehingga digitalisasi transaksi pemerintah daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi tata kelola pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat,ā ujar Arry.
Dia menilai keberlanjutan ETPD membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, perbankan, hingga pemangku kepentingan lainnya. Kemitraan tersebut diperlukan agar pengembangan ekosistem transaksi digital dapat berlangsung secara konsisten.
āKolaborasi ini harus terus diperkuat agar setiap inovasi dalam transaksi digital dapat mendukung efisiensi, meningkatkan akuntabilitas, sekaligus memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat,ā katanya.
Arry berharap forum tersebut tidak hanya menjadi ajang koordinasi, tetapi juga menghasilkan kesamaan langkah dan membuka ruang bagi inovasi baru dalam pengelolaan transaksi keuangan pemerintah daerah.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
