PADANG PARIAMAN (SumbarFokus)
Kepala Bagian (Kabag) Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Zardi Syahrir mengemukakan, kolaborasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam menjalankan tugas-tugas dalam menilai dan melakukan pemeriksaan kegiatan kedewanan yang semakin lebih rinci dan akuntabel merupakan upaya nyata mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
Hal itu disampaikan Zardi Syahrir pada acara silaturahmi dan konsultasi kegiatan kedewanan dengan Bagian Persidangan DPRD Kabupaten Padang Pariaman, baru-baru ini.
Menurutnya, dibutuhkan ketelitian staf DPRD dalam menyiapkan administrasi kegiatan kedewanan sebagai pertanggungjawaban legiatan.
“Selain itu, kita staf DPRD Sumbar juga mesti gigih dalam memberikan pengertian dan pemahaman aturan dalam kegiatan kedewanan pada Bapak dan Ibuk Dewan. Jika tidak sesuai aturan tentunya akan menjadi temuan dan penilaian kinerja buruk,” ungkap Zardi.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
