Wapres juga meminta pelayanan publik tetap berjalan, terutama pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang kehilangan dokumen akibat bencana. Perhatian khusus juga diberikan kepada kelompok rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan ibu hamil, terutama dalam pendistribusian bantuan.
Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, Wapres turut menekankan pentingnya ketersediaan air bersih guna mencegah munculnya penyakit pascabencana. Sementara untuk mengurangi risiko bencana serupa ke depan, pemerintah didorong mempercepat langkah mitigasi jangka panjang berupa normalisasi sungai dan pembangunan sabo dam.
Wapres meminta seluruh rencana rehabilitasi dan rekonstruksi disusun secara terencana melalui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan pemulihan jangka panjang, termasuk pembangunan sabo dam maupun kemungkinan relokasi bangunan yang berada di kawasan rawan bencana.
Dalam pembangunan hunian tetap, Wapres juga mengingatkan agar lokasi yang dipilih benar-benar aman dari risiko bencana, namun tetap mempertimbangkan kedekatannya dengan tempat tinggal sebelumnya serta sumber mata pencaharian masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat kembali menjalankan kehidupan sosial dan aktivitas ekonominya tanpa meningkatkan risiko terdampak bencana serupa.
Wapres mengajak seluruh unsur pemerintah dan masyarakat menjaga kekompakan dalam mempercepat pemulihan Kabupaten Solok. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda, relawan, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar seluruh proses penanganan dan pemulihan dapat berlangsung cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
