“Ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua. Namun, yang paling penting dari penghargaan ini adalah bagaimana JDIH benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Muhidi.
Dia mengatakan, sebagai lembaga perwakilan masyarakat, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan berbagai produk hukum dan proses pembentukan peraturan dapat diketahui publik.
“Informasi hukum harus semakin mudah diakses. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai berbagai produk hukum maupun proses yang dilakukan DPRD,” ujarnya.
Muhidi berharap penghargaan tersebut tidak berhenti sebagai pencapaian, tetapi menjadi dorongan untuk terus melakukan pembenahan dalam pengelolaan informasi hukum.
“Penghargaan ini bukan akhir, tetapi menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan, memperkuat digitalisasi dan membuat informasi hukum semakin mudah dijangkau masyarakat,” tuturnya.
Hukum Harus Dekat dengan Masyarakat
Plt Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat Alpius Sarumaha mengatakan, sinergi dan kolaborasi menjadi bagian penting dalam menghadirkan pelayanan pemerintahan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
Dia mengingatkan bahwa seluruh tugas pemerintahan pada akhirnya memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Pertanyaan yang paling mendasar adalah untuk siapa kita bekerja. Kita bekerja untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara,” ujar Alpius.
Menurut dia, keberhasilan pelayanan tidak semata-mata diukur dari terpenuhinya proses administrasi, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
