Jawab Video Klarifikasi Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ini Kata Jubir Pemkab Solok Safriwal

Jubir Pemkab Solok Safriwal memberi penjelasan, menanggapi video klarifikasi Ketua DPRD Solok. (Foto: Pemkab Solok/SumbarFokus.com)

KABUPATEN SOLOK (SumbarFokus)

Sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok melalui video klarifikasi di akun TikTok beberapa waktu yang lalu terkait tindakannya mengeluarkan senjata tajam saat memimpin sidang paripurna pada Kamis (28/3/2024), ada beberapa hal yang menurut Juru Bicara (Jubir) Pemkab Solok Safriwal yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Bacaan Lainnya

Dijelaskan oleh Safriwal, gagalnya agenda sidang interpelasi di ruang sidang paripurna DPRD pada tanggal 9 Januari 2024 tidak ada kaitan dengan mengamuknya seorang warga di ruang sidang.

“Hal ini dikarenakan pada saat terjadi peristiwa tersebut ruang sidang paripurna DPRD dalam keadaan kosong, tidak ada aktivitas. Sebagaimana keterangan dan konfirmasi dari Sekretaris DPRD Kabupaten Solok. Warga tersebut datang pada pukul 11.45 WIB, sedangkan dari pagi tidak ada satupun pimpinan dan anggota DPRD yang ada di ruang sidang,” sebutnya.

Warga yang mengamuk di ruang sidang adalah warga yang kecewa dan marah kepada Ketua DPRD atas dugaan perkosaan terhadap salah seorang warga Kabupaten Solok, yang diduga dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok. Dikatakannya, Ketua DPRD seharusnya menjadi panutan, mengayomi, dan melindungi warganya. Warga yang mengamuk itu adalah paman korban.

Disebutkan, warga yang masuk ke dalam ruang sidang paripurna DPRD tersebut bermaksud meminta penjelasan atas kasus dugaan perkosaan oleh Ketua DPRD. Salah seorang warga, tersulut emosi karena setelah menunggu lama Ketua DPRD tidak juga bisa ditemui.

Ditegaskan Jubir, gagalnya agenda sidang interpelasi justru disebabkan karena tidak tercapainya kuorum, yaitu 50 persen +1 dari keseluruhan Anggota DPRD.

Pada sidang tanggal 5 Januari 2024, sidang paripurna penyampaian laporan usul pelaksanaan hak interpelasi hanya dihadiri 13 orang dari 35 anggota DPRD, dan pada tanggal 8 Januari 2024 hanya dihadiri 13 orang, dan pada tanggal 9 Januari 2024 sidang paripurna persetujuan pelaksanaan hak interpelasi, tidak seorang pun pimpinan dan anggota DPRD yang hadir di ruang sidang paripurna, dari pagi sampai malam.

“Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari awal sidang paripurna dalam rangka pelaksanaan hak interpelasi ini, tidak pernah mencapai kuorum. Dan pada saat pengambilan keputusan hak angket justru tak satu pun pimpinan dan anggota DPRD hadir dalam sidang.

Ditambahkan Jubir, terkait pernyataan Ketua DPRD yang mengatakan adanya dugaan Rp10 miliar aset negara diambil atau diluluhkan untuk wisata pribadi adalah tidak benar. Tidak ada aset Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang berada dalam kawasan Objek Wisata Bukit Cambai (Cambai Hill). Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya satupun aset bangunan maupun tanah yang berada di Kawasan Wisata Bukit Cambai yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Pemerintah Kabupaten Solok.

Itu juga sudah dipertegas dengan surat keterangan/penjelasan dari Kepala Badan Keuangan Daerah Indra Gusnadi melalui surat Nomor : 900/251/BKD-2023 dan Kepala Bidang Barang Milik Daerah/Aset Kabupaten Solok yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang berada dalam Kawasan Wisata Bukit Cambai tidak tercatat pada kartu inventaris barang sebagai Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Solok.

“Ini berarti bahwa tidak ada tanah dan bangunan di kawasan Bukit Cambai milik Pemda Kabupaten Solok,” ujarnya.

Ditambahkan, tidak ada APBD yang digunakan untuk pembangunan objek wisata Bukit Cambai, hal tersebut dapat dibuktikan dengan dokumen APBD Tahun 2021 sampai dengan saat ini (Tahun Anggaran 2024) tidak ada yang diperuntukkan untuk pembangunan objek Wisata Bukit Cambai, sehingga pernyataan aset negara yang diambil dan diluluhkan tersebut adalah tidak benar dan seolah mengada-ngada.

Di sisi lain, terkait dengan terjadinya pengrusakan BMD oleh salah seorang warga, dijelaskan oleh Jubir, sesuai dengan Permendagri 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 12, dinyatakan bahwa Kepala SKPD selaku pengguna barang yang ditetapkan melalui keputusan Bupati. Pada instansi Sekretariat DPRD yang bertindak sebagai kepala SKPD adalah sekretaris DPRD, bukan Ketua DPRD, sehingga sekretaris DPRD yang seharusnya bertindak sebagai pengguna BMD, bertanggung jawab terhadap seluruh BMD yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD, termasuk aset yang ada dalam ruang sidang DPRD.

Warga yang melakukan perusakan sudah meminta maaf kepada Sekretaris DPRD, dan selaku Pengguna BMD di Sekretariat DPRD, sudah sewajarnya Sekretaris DPRD mengambil kebijakan damai dengan warga yang telah menyadari kekhilafannya itu. Warga itu juga telah mengganti segala kerusakan yang ada dan meminta maaf kepada Pemerintah Kabupaten Solok dan DPRD Kabupaten Solok melalui Sekretaris DPRD Kabupaten Solok selaku Pengguna BMD Sekretariat DPRD Kabupaten Solok.

“Terkait dengan situasi gedung DPRD saat ini, menurut keterangan Kasat Pol PP Kabupaten Solok Elafki, bahwasanya setiap saat ada satuan pengamanan yang bertugas menjaga keamanan lingkungan DPRD 24 jam. Dan apabila ada acara khusus di DPRD akan ada penambahan personel dari Satpol PP untuk pengamanan kegiatan, dan tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan penggeledahan kedepannya. Mana tahu masih ada saja yang membawa senjata tajam ke dalam ruang sidang,” urai Jubir.

Dengan penjelasan itu semua, ditekankan, bahwa tidak benar kondisi gedung DPRD tidak aman.

“Dan tidak perlu Ketua DPRD membawa senjata tajam ke ruang sidang,” imbuhnya.

Kemudian, terkait dengan renovasi Rumah Dinas Ketua DPRD, kegiatan tersebut tidak pernah dianggarkan dalam DPA Sekretariat DPRD maupun DPA SKPD Kabupaten Solok lainnya.

“Saudara Dodi hendra ketika baru menjabat sebagai Ketua DPRD langsung menunjuk rekanan, dalam hal ini CV. FR, untuk melakukan pengerjaan renovasi rumah dinas tersebut, tanpa melalui proses pengadaan yang benar, yaitu dengan proses tender karena nilainya melebihi Rp200 juta. Setelah pekerjaan selesai, rekanan menagih pembayaran pekerjaan tersebut ke Sekretariat DPRD dan BKD Kabupaten Solok, tentunya Sekretariat DPRD dan BKD tidak bisa membayar pekerjaan tersebut karena tidak ada dalam DPA,” terang Jubir.

Kondisi Ketua DPRD Kabupaten Solok membawa senjata tajam ke ruang sidang paripurna baru-baru ini, disebutkan, sebaliknya justru bisa menebar dan membuat ketakutan kepada ASN dan tamu undangan yang hadir dalam sidang tersebut.

“Termasuk dugaan ancaman kepada Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati Solok Epyardi Asda. Karena kami melihat, sajam itu dibawa setelah sebelumnya beberapa kali juga pernah keluar nada ancaman dari Ketua DPRD sendiri dalam beberapa grup percakapan WhatsApp, bahkan di grup percakapan publik sekalipun, di mana dalam percakapan itu, terlihat jelas dia akan membuat lobang pada orang-orang yang dirasanya mengganggu kepentingannya di DPRD saat agenda sidang. Tidak saja ancaman kepada Bupati Solok, pimpinan DPRD yang lain, tetapi juga kepada Sekwan, bahkan kepada ASN yang bertugas di Sekretariat DPRD,” terang jubir.

Jubir merasa semua hal tersebut perlu dikomunikasikan pada publik, untuk menepis kemungkinan kesalahpahaman pada masyarakat.

“Demikian penjelasan kami sampaikan, untuk dapat meluruskan segala informasi yang berkembang, supaya tidak menjadi bias dan menjadi informasi bohong yang salah di tengah masyarakat,” pungkasnya. (000/003)

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.



Pos terkait