“Harapannya cekdptonline.kpu.go.id melakukan update sistem per triwulannya. Setiap triwulan perlu dilakukan update sistem,” ujarnya.
Masukan lain disampaikan perwakilan Partai Demokrat, Roni, terkait pembaruan data pemilih yang mengalami perpindahan penduduk. Menurutnya, perubahan data kependudukan perlu diikuti dengan pembaruan data pemilih agar informasi yang tersedia tetap akurat.
Integrasi antara sistem KPU dan data kependudukan dinilai menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kualitas data pemilih.
Persoalan administrasi kependudukan juga menjadi perhatian perwakilan Partai Golkar. Ia menyoroti masih adanya ketidaksesuaian dokumen kependudukan dengan domisili tempat tinggal masyarakat, salah satunya di Kabupaten Kepulauan Mentawai, khususnya Sipora.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi antara KPU dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
“Kita perlu berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk mendorong masyarakat mengurus administrasi pindah domisili. Sama-sama mengajak masyarakat untuk mengurus administrasi pindah domisili,” katanya.
Forum tersebut diikuti sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Bawaslu Sumbar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumbar, Ombudsman Sumbar, Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumbar, Imigrasi Sumbar, Komisi Informasi Sumbar, partai politik, LSM, BEM, serta media massa.
Berbagai masukan yang dihimpun dalam forum tersebut selanjutnya diharapkan menjadi bahan evaluasi KPU Sumbar untuk memperbaiki standar dan kualitas layanan pemutakhiran data pemilih.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
