“Kalau membeli rumah, perhatikan dahulu lokasinya, apakah berada di jalur aliran air atau tidak. Saluran yang sudah dibangun pemerintah juga jangan dipersempit atau ditutup karena dapat menghambat aliran air. Hal-hal seperti ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat dalam mencegah banjir,” katanya.
Muhidi menilai pencegahan perlu menjadi perhatian sejak tahap perencanaan pembangunan. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan kepedulian warga terhadap kondisi lingkungan dinilai penting agar kerusakan tidak telanjur terjadi dan menimbulkan dampak yang lebih luas.
“Kita ingin sosialisasi ini menjadi langkah preventif. Mencegah lebih baik daripada memperbaiki setelah terjadi kerusakan. Jika sejak awal pembangunan memperhatikan lingkungan dan masyarakat ikut mengawasi, insyaallah lingkungan kita bisa tetap aman, bersih, dan nyaman,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar Yomike Yusra menjelaskan, RPPLH merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam mengarahkan pembangunan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dokumen ini penting agar pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga keberlanjutan bagi generasi mendatang.
Menurut Yomike, lingkungan yang sehat dapat dilihat dari berbagai indikator, antara lain ketersediaan air bersih, kualitas udara, produktivitas pertanian, dan kondisi kesehatan masyarakat. Karena itu, perlindungan lingkungan perlu terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
