Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok dalam Rangka Penyerahan LHP-BPK dari Pemda, Sekda Medison: Masih Perlu Penyempurnaan

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok dalam Rangka Penyerahan LHP-BPK dari Pemda, Sekda Medison: Masih Perlu Penyempurnaan. (Foto: Pemkab Solok/SumbarFokus.com)

SOLOK (SumbarFokus)

Bupati Solok diwakili Sekda Medison hadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok dalam Rangka Penyerahan LHP-BPK dari Pemda, Senin (27/5/2024) di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Solok.

Bacaan Lainnya

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Solok sekaligus pimpinan rapat Mulyadi, dan para staf ahli beserta asisten.

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa pada tanggal 17 Mei 2024 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok telah menerima hasil LHP-BPK dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-7 kalinya secara berturut-turut.

Bupati Solok diwakili Sekda Medison menyampaikan, sesuai dengan amanat UU No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa setiap tahunnya Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan atas kinerja pemerintah daerah selama satu tahun dan kemudian juga dilakukan pemeriksaan atau audit oleh BPK RI.

“Pemerintah telah menyampaikan laporan keuangan kepada BPK pada tanggal 12 Maret 2024 dan sebelumnya BPK juga sudah melaksanakan pemeriksaan sebanyak dua kali dimana yang pertama pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan terperinci, dan setelah dilaksanakan Alhamdulillah berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Kabupaten Solok kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-7 kalinya secara berturut-turut,” paparnya.

Menurutnya, walaupun Kabupaten Solok saat ini berhasil meraih opini WTP namun tetap saja ada beberapa poin atau catatan serta rekomendasi BPK untuk dapat ditindaklanjuti, di antaranya ialah Penyesuaian akuntansi perlu penyempurnaan sesuai SIPD RI, kekurangan penerimaan dari pajak hotel dan restoran, pertanggungjawaban belanja baik itu terkait belanja keperluan daerah ataupun perjalanan dinas, masih ada yang perlu diperbaiki dan kita sempurnakan. Selain penyelesaian volume-volume pengerjaan yang masih perlu dilengkapi dan ditindaklanjuti oleh pihak ketiga, proses perbaikan dan pengelolaan pencatatan aset daerah, terutama untuk aset yang sudah tidak produktif atau rusak berat agar dapat dilakukan penghapusan aset. (000/ril)

 

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.



Pos terkait