Yang terjadi justru pola klasik: pemerintah lambat ketika mencegah, tetapi sangat aktif ketika tragedi sudah viral.
Di era politik digital hari ini, pencitraan memang menjadi instrumen kekuasaan yang murah dan efektif. Turun ke lokasi, memakai rompi lapangan, berdialog dengan warga, lalu mengunggah dokumentasi ke media sosial, semuanya bisa membentuk kesan kepemimpinan yang peduli. Tetapi publik semakin cerdas membedakan mana empati tulus dan mana performa politik.
Karena pada akhirnya ukuran keberhasilan pemimpin bukan seberapa sering ia muncul di lokasi masalah, melainkan seberapa sedikit masalah itu terjadi di masa kepemimpinannya.
Tragedi Sijunjung harus dibaca sebagai kegagalan tata kelola, bukan sekadar musibah alam. Dan dalam sistem pemerintahan daerah, gubernur tidak bisa terus berdiri sebagai komentator moral yang hanya mengingatkan masyarakat agar berhati-hati. Gubernur adalah pengendali arah kebijakan daerah. Ketika tambang ilegal terus tumbuh liar, ketika korban terus berjatuhan, dan ketika penindakan berjalan sporadis, maka publik berhak mempertanyakan efektivitas kepemimpinan pemerintah provinsi.
Jangan biarkan tragedi sembilan nyawa ini berhenti sebagai headline sesaat yang kemudian tenggelam bersama kunjungan seremonial pejabat.
Sebab rakyat Sumatera Barat tidak membutuhkan gubernur yang hanya pandai hadir setelah tragedi. Rakyat membutuhkan keberanian politik untuk menghentikan tragedi itu sejak sebelum korban dikuburkan. (*Penulis adalah Peneliti Spektrum Politika & Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Andalas)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
