Oleh KEVIN PHILIP*
Kematian sembilan penambang emas ilegal di Sintuk, Jorong Koto Guguk, Nagari Guguk, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, semestinya menjadi momen perenungan paling serius bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Namun yang tampak justru sebaliknya: tragedi berubah menjadi panggung pencitraan politik yang dipenuhi kunjungan simbolik, narasi moralistik, dan pertunjukan empati yang datang terlambat.
Di atas tanah longsor yang menelan nyawa rakyat kecil, negara daerah hadir bukan sebagai penyelesai masalah, melainkan sebagai narator yang sibuk menjelaskan bahwa pemerintah “sudah berupaya”. Pertanyaannya sederhana: jika memang sejak lama Pemerintah Provinsi mengetahui bahwa Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah ancaman serius, mengapa baru bergerak agresif setelah sembilan nyawa melayang?
Ini inti kritik yang tidak boleh ditutupi oleh dokumentasi kunjungan lapangan, dialog dengan penambang, atau unggahan media sosial penuh belasungkawa. Publik Sumatera Barat hari ini mulai jenuh dengan pola kepemimpinan yang terlalu sibuk membangun kesan hadir di tengah tragedi, tetapi gagal menunjukkan ketegasan sebelum tragedi itu terjadi.
Selama bertahun-tahun, PETI bukan fenomena tersembunyi. Aktivitasnya terang-benderang. Ratusan box talang berdiri di sungai. Ponton-ponton bekerja siang malam. Alat berat keluar masuk kawasan tambang. Bahkan masyarakat biasa pun tahu lokasi-lokasi tambang ilegal tersebut. Ironisnya, pemerintah seolah baru “terkejut” ketika longsor memakan korban jiwa.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
