PADANG (SumbarFokus)
Warga yang rumah dan tanahnya terkena rencana trase jalan tol Payakumbuh-Pangkalan, Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa (24/1/2023) malam bertemu Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy. Mereka menyatakan setuju pembangunan jalan tol dan mendukung. Syaratnya, semua pihak melakukan proses secara transparan dengan prinsip ganti untung.
“Kami adalah warga dari lima nagari yang benar-benar terkena rencana trase jalan tol di Limapuluh Kota. Tidak ada kami menolak. Kami mendukung rencana pembangunan jalan tol, mohon Pak Wagub teruskan proyek strategis nasional ini,” kata Yondriko, Ketua Aliansi Masyarakat Terdampak Jalan Tol Pendukung Program Pemerintah (Almast), dalam pertemuan di Ruang Rapat Wagub, di Padang.
Hadir bersama Yondriko hampir 40 orang perwakilan dari lima nagari yang terdampak rencana jalan tol, yaitu dari Nagari Koto Baru Simalanggang (Kecamatan Payakumbuh), Nagari Lubuk Batingkok (Kecamatan Harau), Nagari Koto Tangah Simalanggang (Kecamatan Payakumbuh), Nagari Taeh Baruah (Kecamatan Payakumbuh) dan Nagari Gurun (Kecamatan Harau).
Menurut salah satu pengurus Almast, Husna, adanya pernyataan menolak jalan tol di trase Payakumbuh-Pangkalan ini tidak berasal dari pemilik lahan yang tanah atau rumahnya terkena rencana trase jalan tol. Sebagai contoh di Nagari Koto Baru Simalanggang, lahan yang terkena rencana jalan tol berjumlah 44 bidang di dua jorong yaitu Jorong Koto Baru dan Jorong Tabek Panjang. Hampir 70 persen warga sudah setuju, sisanya belum setuju karena masih memerlukan penjelasan tambahan terkait pembangunan jalan tol.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
