Dia mengatakan, persoalan pembangunan regional seperti distribusi barang, akses pasar, pengembangan kawasan industri, hingga perdagangan dan pariwisata membutuhkan pendekatan lintas provinsi. Karena itu, perencanaan pembangunan Sumatra perlu disusun secara terpadu dengan melibatkan seluruh 10 provinsi.
Hasil perencanaan bersama tersebut diharapkan dapat disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, sehingga kebutuhan dan potensi pembangunan regional Sumatra dapat terakomodasi dalam kebijakan nasional.
Dalam kesepakatan tersebut, penguatan konektivitas diarahkan tidak hanya pada transportasi darat, tetapi juga kereta api dan laut. Percepatan pengembangan Kereta Trans Sumatra serta optimalisasi layanan Tol Laut menjadi bagian dari agenda yang didorong bersama.
Konektivitas juga dikaitkan dengan ketahanan ekonomi kawasan. Mahyeldi mengingatkan, gangguan infrastruktur akibat bencana dapat berdampak terhadap distribusi kebutuhan pokok, aktivitas ekonomi, dan pelayanan publik. Karena itu, perencanaan jalur alternatif dan kesinambungan aktivitas ekonomi perlu diperhitungkan dalam pembangunan infrastruktur regional.
Selain infrastruktur, para gubernur mendorong penguatan forum komunikasi dan koordinasi lintas provinsi serta pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial ekonomi.
“Kita sepakat untuk tumbuh bersama melalui kolaborasi dan sinergitas para pihak. Tidak hanya di bidang infrastruktur tapi juga sosial dan ekonomi,” ungkap Mahyeldi.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
