Menurutnya, data produk domestik regional bruto (PDRB) dan indikator sosial ekonomi harus menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup dilihat dari peningkatan angka statistik, tetapi juga perlu tercermin pada terbukanya lapangan kerja, meningkatnya kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat.
Untuk memastikan kesepakatan tidak berhenti pada dokumen, pelaksanaan rekomendasi akan dievaluasi sekurang-kurangnya setiap enam bulan di masing-masing provinsi dan minimal satu kali setahun pada tingkat regional Sumatra.
Konreg PDRB-ISE berikutnya dijadwalkan berlangsung di Provinsi Kepulauan Riau pada 2027 dan Provinsi Jambi pada 2028.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas Medrilzam, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Moh Edy Mahmud, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat Andy Setyo Biwado, serta perwakilan Kementerian Keuangan dan PT Kereta Api Indonesia.
Kesepakatan 10 provinsi ini menjadi landasan koordinasi pembangunan lintas wilayah di Sumatra, dengan agenda yang mencakup konektivitas transportasi, integrasi ekonomi, penguatan data, hingga kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana. (000)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
