PADANG (SumbarFokus)
Posisi tawar petani kelapa sawit dalam menentukan harga tandan buah segar (TBS) menjadi salah satu persoalan persaingan usaha yang mendapat perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Sumbar. Dua dari empat laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha yang berkaitan dengan wilayah Sumbar sepanjang 2026 menyangkut dugaan kesepakatan harga pembelian TBS di Kabupaten Pesisir Selatan.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Forum Jurnalis (Forjur) KPPU Kantor Wilayah I bersama insan pers di Padang, Selasa (10/11/2026). Kegiatan menghadirkan Anggota Komisioner KPPU RI Budi Joyo Santoso dan Kepala KPPU Kanwil I Ridho Pamungkas.
Dalam forum tersebut, KPPU mengajak jurnalis ikut mengawal terciptanya persaingan usaha yang sehat, terbuka, dan berkeadilan. Media dinilai memiliki peran penting dalam mengungkap persoalan struktur pasar, perilaku pelaku usaha, serta kebijakan yang dapat memengaruhi kesempatan berusaha dan kesejahteraan masyarakat.
Budi Joyo Santoso mengatakan, persaingan usaha yang sehat bukan sekadar ditentukan oleh banyaknya pelaku usaha di pasar, tetapi juga oleh terbukanya kesempatan yang adil bagi setiap pelaku usaha untuk berkembang.
“Persaingan usaha yang sehat bukan semata-mata tentang banyaknya pelaku usaha yang berada di pasar, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada pihak yang secara tidak wajar menghambat kesempatan pihak lain untuk berusaha. Pasar harus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk tumbuh, berinovasi, dan bersaing berdasarkan kemampuan serta efisiensinya. Pada akhirnya, manfaat dari persaingan tersebut harus dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Budi.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
