SAWAHLUNTO (SumbarFokus)
Pekerja sektor informal yang belum mampu membayar iuran jaminan sosial secara mandiri menjadi sasaran program perlindungan berbasis gotong royong di Kota Sawahlunto. Pemerintah kota mendorong aparatur sipil negara (ASN), khususnya pejabat eselon dan pejabat struktural, ikut menjadi donatur pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Inisiatif tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok Arief Sabara, Jumat (6/11/2026).
Rapat itu membahas mekanisme dan teknis pelaksanaan program agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memahami prosedur partisipasi ASN sebagai donatur. Dengan demikian, bantuan pembayaran iuran diharapkan dapat disalurkan secara terarah dan tepat sasaran.
Riyanda mengatakan, keterlibatan ASN merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap pekerja sektor informal yang menghadapi risiko pekerjaan, tetapi belum memiliki kemampuan membayar iuran jaminan sosial secara mandiri.
“Ini merupakan bentuk keberpihakan dan kepedulian kita terhadap masyarakat. Pekerja rentan yang selama ini bekerja tanpa perlindungan perlu mendapatkan perhatian bersama. Melalui program ini, kita ingin membantu mereka agar memiliki perlindungan ketika menghadapi risiko dalam bekerja,” ujar Riyanda.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok Arief Sabara mengungkapkan, berdasarkan data hingga 1 Oktober 2026, cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Sawahlunto telah mencapai 72 persen.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
