PADANG (SumbarFokus)
Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Barat Doni Harsiva Yandra menegaskan pentingnya fokus Pemerintah Provinsi Sumbar terhadap penanganan pascabencana melalui APBD 2027.
Hal itu disampaikan Doni dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Sumbar bersama BPBD, Bappeda, Dinas BMCKTR, Dinas SDABK, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, Senin (11/5/2026).
Menurut Doni, penanganan pascabencana di Sumbar membutuhkan koordinasi kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat karena kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur masih sangat besar.
“Kita tetap mendorong dukungan dari pusat. Namun pemerintah provinsi juga harus mengoptimalkan penganggaran melalui APBD 2027,” kata Doni.
Dia menyebut total kebutuhan anggaran penanganan pascabencana di Sumbar diperkirakan mencapai Rp17,9 triliun. Anggaran tersebut mencakup penanganan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan kota, jembatan, normalisasi sungai, hingga perbaikan jaringan irigasi.
Menurutnya, besarnya kebutuhan anggaran tersebut menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana tidak dapat ditangani secara parsial dan membutuhkan sinergi lintas sektor.
Doni menjelaskan berbagai usulan penanganan infrastruktur berasal dari pemerintah kabupaten dan kota, baik untuk kewenangan daerah maupun provinsi. Karena itu, koordinasi dengan balai-balai teknis di Sumbar perlu lebih diintensifkan.
“Kita ingin koordinasi ini lebih optimal. Sebab ada pekerjaan infrastruktur yang pembiayaannya dari pusat, tetapi daerah harus menyiapkan dokumen pendukung,” ujarnya.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
