Kepala Ombudsman Sumbar: Menuju ASN Ber-AKHLAK Masih Jadi PR Besar di Sumbar!

Kepala Ombudsman Sumbar Yefri Herieni. (Foto: YEYEN/SumbarFokus.com)

PADANG (SumbarFokus)

Aparatur Sipil Negara (ASN), sejak beberapa tahun lalu, telah di-branding untuk memiliki Core Value ber-AKHLAK, yang merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Sejak diluncurkan pada 2021 lalu oleh Presiden Jokowi, core value ini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Sumatera Barat, karena berdasarkan data, ditemukan masih banyak kekurangan para ASN dalam memberikan layanan bagi masyarakat, didasarkan pada core value ASN berAKHLAK.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut ditekankan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar Yefri Heriani, baru-baru ini saat jumpa pers, di Padang. Menurut Yefri, Sumbar masih harus berbenah dalam membangun core value ASN berAKHLAK.

“Lima terbanyak dugaan maladministrasi dijumpai adalah adanya permintaan imbalan, penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan paling besar tidak memberikan pelayanan,” ungkap Yefri.

Dari pantauan, berdasarkan data yang dibukakan oleh Ombudsman Sumbar, tahun 2020 sampai 2024, memang terlihat adanya penurunan grafik dari dugaan maladministrasi itu semua. Namun demikian, masih dijumpainya terjadi praktik maladministrasi menunjukkan bahwa pemerintah setempat perlu memberi perhatian, dan perbaikan menuju terwujudkan penerapan core value ASN ber-AKHLAK.

Diungkapkan juga, data ini didapatkan oleh Ombudsman berdasarkan kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat Sumbar ke pihak Ombudsman Sumbar, dalam berbagai bentuk cara penyampaian, yaitu melalui surat, datang langsung, email, telepon, website, medsos, WhatsApp, dan Ombudsman OTS

“Lima terbanyak cara penyampaian oleh masyarakat adalah melalui email yaitu 67 laporan, telepon sebanyak 435 laporan, Ombudsman OTS sebanyak 511 laporan, surat sebanyak 1255 laporan, dan dengan cara datang langsung sebanyak 1744 laporan,” urai Yefri, mengambil data tahun 2020 hingga tahun 2025.

Untuk instansi yang paling banyak dilaporkan, menurut Yefri, adalah Pemda, yang datanya menunjukkan lebih dari 1500 laporan.

Ombudsman sendiri, ditegaskan Yefri, bertekad untuk mendorong terwujudnya pelayanan bagi masyarakat, yang baik dan benar, sesuai porsi dan kebutuhan. Dirincikan Yefri, ini karena Ombudsman bertugas antara lain menerima Laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan pemeriksaaan substansi atas Laporan, menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman, dan melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kemudian, Ombudsman juga akan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga Negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan, membangun jaringan kerja, melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

“Bagi masyarakat Sumbar, jangan ragu untuk melayangkan laporan ke Ombudsman, jika menemukan adanya dugaan maladministrasi,” imbau Yefri. (003)

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.



Pos terkait