Untuk memastikan pemulihan tidak berlangsung lambat dan berkepanjangan, Sumatera Barat saat ini membutuhkan dukungan anggaran yang signifikan dari pemerintah pusat.
Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bukan sekadar agenda perbaikan fisik, tetapi instrumen pemulihan ekonomi regional dalam rangka memulihkan konektivitas dan distribusi logistik, menghidupkan kembali sektor konstruksi dan tenaga kerja lokal, menggerakkan kembali
aktivitas UMKM dan perdagangan, serta meningkatkan perputaran ekonomi di wilayah terdampak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam perspektif regional economic multiplier, belanja rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran akan menghasilkan efek pengganda yang signifikan terhadap PDRB daerah.
Pelaksanaan tidak seharusnya bersifat sentralistik satu pintu di tingkat kementerian/lembaga pusat saja. Jika seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi hanya dikendalikan dan dieksekusi dari pusat, maka perputaran ekonomi lokal berpotensi tidak optimal.
Oleh karena itu, pendekatan yang lebih efektif adalah skema kolaboratif multi-level governance, yaitu: pemerintah pusat mengalokasikan anggaran, merumuskan kebijakan makro, dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kewenangannya; pemerintah provinsi melaksanakan program sesuai kewenangan provinsi (jalan provinsi, SMA/SMK, fasilitas kesehatan provinsi, koordinasi lintas kab/kota); dan pemerintah kabupaten/kota menangani infrastruktur serta fasilitas layanan publik sesuai kewenangannya.
Dengan skema ini, tidak hanya terjadi percepatan pelaksanaan, tetapi juga distribusi pekerjaan kepada kontraktor dan tenaga kerja lokal, penguatan kapasitas pemerintah daerah, serta peningkatan sirkulasi ekonomi di Sumatera Barat. Pendekatan ini selaras dengan prinsip desentralisasi fiskal dan asas otonomi daerah, sekaligus menjaga akuntabilitas melalui pengawasan terpadu.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
