Ketua DPRD Sumbar Muhidi menilai persoalan tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Pemerintah perlu menjalankan pengawasan, sementara pengusaha dan masyarakat juga harus memiliki kepedulian agar kegiatan pembangunan tidak menimbulkan persoalan bagi warga di sekitarnya.
“Menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Pengusaha dan masyarakat juga memiliki peran. Kita harus membangun kesadaran bersama agar pembangunan tidak justru menimbulkan persoalan bagi warga,” kata Muhidi.
Muhidi turut mengingatkan masyarakat agar lebih cermat ketika memilih rumah dengan memperhatikan kondisi lahan, potensi banjir dan longsor, serta keadaan lingkungan sekitar. Sementara itu, pembangunan perumahan perlu mempertimbangkan karakteristik tanah dan sistem aliran air agar tidak meningkatkan risiko bagi kawasan di sekitarnya.
“Ketika ingin membeli rumah, kita perlu mengetahui kondisi lahannya, apakah rawan banjir atau longsor, dan bagaimana lingkungan di sekitarnya. Pembangunan harus mempertimbangkan kondisi alam, bukan sekadar mengejar pertumbuhan kawasan,” tuturnya.
Dia berharap keluhan warga Safa Marwa dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan koordinasi antarinstansi. Penelusuran berbasis kondisi lapangan dinilai penting untuk mengetahui penyebab banjir, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta menentukan langkah penanganan yang tepat.
“Jangan sampai masyarakat baru mendapat perhatian setelah bencana terjadi. Kita perlu duduk bersama, mencari penyebabnya, dan memastikan pembangunan tetap memperhatikan keselamatan warga serta kelestarian lingkungan,” kata Muhidi. (003)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
