PADANG (SumbarFokus)
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong penguatan sistem penanggulangan bencana melalui pendekatan klaster yang lebih terintegrasi dan kolaboratif.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi saat membuka Workshop Pertemuan Lintas Sektoral Pendukung Klaster Penanggulangan Bencana Provinsi Sumbar, di Padang, Selasa (21/4/2026).
Dia menilai, kompleksitas bencana di Sumbar menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan secara terkoordinasi.
Sebagai refleksi, dia mengingatkan dampak besar bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025.
“Bencana tersebut menimbulkan dampak signifikan, baik korban jiwa, pengungsian, kerusakan infrastruktur, hingga terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Tercatat 264 jiwa meninggal dunia, 72 orang hilang, dan lebih dari 10 ribu masyarakat harus mengungsi,” ungkapnya.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak dapat dilakukan secara parsial.
Dia menegaskan, diperlukan kolaborasi multipihak yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan.
Sejalan dengan kebijakan nasional, pemerintah daerah mendorong penerapan pendekatan klaster dalam penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan oleh BNPB.
Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan, baik pada fase pra bencana, tanggap darurat, maupun pascabencana.
Namun, dia mengakui implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala.
Di antaranya belum optimalnya fungsi klaster yang telah terbentuk, belum jelasnya pembagian peran, serta belum terbangunnya mekanisme koordinasi yang terpadu.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
