PADANG (SumbarFokus)
Tekanan inflasi di Sumatera Barat mulai mereda memasuki Triwulan III 2026. Namun, kondisi tersebut tidak membuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) lengah. Risiko dari gangguan produksi, cuaca ekstrem, peningkatan permintaan, kendala distribusi, hingga dinamika harga energi tetap menjadi perhatian.
Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam High Level Meeting (HLM) TPID Triwulan III 2026 yang digelar TPID Provinsi Sumatera Barat bersama TPID kabupaten/kota se-Sumatera Barat, dan para pemangku kepentingan di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Kamis (17/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi perkembangan inflasi, melihat efektivitas langkah pengendalian yang telah dilakukan, sekaligus menyiapkan mitigasi menghadapi potensi tekanan inflasi ke depan.
Dalam arahannya yang disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Yozawardi Usama Putera, Gubernur Sumbar Mahyeldi menegaskan, pengendalian inflasi perlu terus diperkuat.
Risiko tekanan harga dapat bersumber dari gangguan produksi, cuaca ekstrem, peningkatan permintaan, dan kendala distribusi. Karena itu, kerja sama antar daerah (KAD) dari daerah surplus ke daerah defisit juga perlu terus didorong untuk menjaga ketersediaan pasokan, dan stabilitas harga.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat Abdul Majid Ikram menambahkan, daerah juga perlu mengantisipasi potensi tekanan inflasi akibat peningkatan tensi geopolitik. Dampaknya antara lain dapat bersumber dari dinamika harga energi, dan nilai tukar.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
