Selain itu, perubahan juga dipengaruhi penyesuaian Transfer Keuangan Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 tentang penyesuaian rincian alokasi dan penyaluran dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
Fadly menjelaskan, pada sektor pendapatan daerah, PAD direncanakan mencapai Rp1,04 triliun atau meningkat Rp15,73 miliar dibandingkan APBD awal. Sementara pendapatan transfer mengalami kenaikan dari Rp1,53 triliun menjadi Rp2,02 triliun.
“Secara total pendapatan daerah bertambah sebesar Rp504,53 miliar atau 19,74 persen dari semula Rp2,55 triliun menjadi Rp3,06 triliun,” katanya.
Di sisi belanja, pemerintah daerah mengarahkan anggaran untuk mendukung penanganan prabencana dan pascabencana hidrometeorologi, peningkatan pelayanan publik, serta pencapaian sasaran pembangunan daerah.
Belanja operasi direncanakan sebesar Rp2,66 triliun atau meningkat 8,06 persen. Belanja modal naik signifikan menjadi Rp529,42 miliar dari sebelumnya Rp220,93 miliar. Sementara belanja tidak terduga sebesar Rp5,01 miliar dan belanja transfer dialokasikan sebesar Rp5 miliar.
“Secara total belanja daerah bertambah sebesar Rp509,21 miliar atau 18,87 persen dari anggaran semula Rp2,69 triliun menjadi Rp3,21 triliun,” ujarnya.
Pada sektor pembiayaan, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp157,48 miliar yang berasal dari SiLPA Tahun Anggaran 2025, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10,77 miliar.
Dengan struktur tersebut, defisit anggaran sebesar Rp146,71 miliar akan ditutup melalui surplus pembiayaan netto dalam jumlah yang sama sehingga Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tetap dalam kondisi berimbang.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
