Pada indikator ini, Sumbar menghadapi tantangan yang tidak ringan. Data Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menunjukkan Sumbar menjadi salah satu provinsi dengan realisasi investasi terendah di Sumatera dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2021, investasi PMDN Sumbar tercatat Rp4,1 triliun. Angka itu menjadi yang terendah dibanding Riau Rp24,9 triliun, Sumatera Selatan Rp16,2 triliun, Sumatera Utara Rp18,4 triliun, dan Jambi Rp6,2 triliun.
Dua tahun kemudian, kondisinya belum banyak berubah. Pada 2023, investasi PMDN Sumbar hanya meningkat menjadi Rp4,4 triliun. Dalam periode yang sama, investasi Riau melonjak menjadi Rp48,2 triliun, Sumatera Selatan Rp25,6 triliun, Sumatera Utara Rp21,5 triliun, dan Jambi Rp8,9 triliun.
Kenaikan investasi yang relatif tipis menunjukkan pembentukan modal baru berjalan lambat. Sementara daerah lain terus memperbesar basis ekonominya, kesenjangan investasi semakin melebar dari tahun ke tahun.
Rendahnya investasi tidak dapat dipandang sekadar sebagai angka statistik. Kondisi tersebut merupakan sinyal bahwa daya tarik ekonomi daerah belum cukup kuat untuk menarik arus modal baru dalam skala besar. Jika situasi ini berlanjut, peluang penciptaan lapangan kerja dan pengembangan sektor-sektor produktif akan semakin terbatas.
Ruang Fiskal Daerah Kian Menyempit
Tekanan terakhir datang dari kemampuan fiskal daerah.
APBD Sumbar pada 2025 tercatat sekitar Rp6,4 triliun. Pada 2026, nilainya hanya naik tipis menjadi Rp6,41 triliun.
Kenaikan tersebut nyaris tidak signifikan jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Pada saat yang sama, Sumbar juga menghadapi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp429 miliar.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
