Oleh: RAIHAN AL KARIM*
Seorang petugas mengetuk pintu. Tuan rumah mengintip dari celah. Keduanya orang baik. Tidak ada yang salah. Tapi pintu tetap tidak terbuka sepenuhnya.
Itulah yang terjadi di banyak rumah dan toko saat petugas Sensus Ekonomi 2026 mulai bergerak dari pintu ke pintu sejak pertengahan Juni ini. Resistensinya bukan soal petugasnya. Bukan pula soal formulirnya. Ada sesuatu yang lebih dalam bekerja di sini: defisit kepercayaan yang sudah lama mengendap dan kini mencari muaranya.
Gelombang penolakan yang membanjiri kolom komentar media sosial belakangan ini terkait Sensus Ekonomi tidak bisa diherankan. Ketika daftar pertanyaan sensus mulai beredar luas. Mulai soal kepemilikan emas berikut estimasi nilainya jika dijual, omset usaha, gaji karyawan, bahkan hingga pengeluaran bulanan untuk skincare istri. Reaksi yang muncul bukan rasa ingin tahu, melainkan kecurigaan.
Secara akademis, pertanyaan-pertanyaan itu bisa dipertanggungjawabkan. Sensus Ekonomi memang dirancang untuk memotret kondisi riil ekonomi rumah tangga dan pelaku usaha. Data seperti itu vital bagi perencanaan pembangunan, menentukan ke mana subsidi harus diarahkan, sektor apa yang perlu didorong, wilayah mana yang masih tertinggal. Tidak ada yang salah dengan tujuannya.
Jika tujuannya benar, lantas di mana kelirunya? Kenapa yang muncul seolah kecurigaan? Karena, yang menjadi persoalan adalah konteksnya.
Masyarakat tidak hidup di ruang hampa. Mereka mengamati, membandingkan, dan menyimpulkan dari apa yang mereka rasakan sehari-hari. Ketika berbagai regulasi baru datang bertubi-tubi dan sebagian terasa janggal, ketika beban fiskal makin terasa berat di tengah daya beli yang belum sepenuhnya pulih — kepercayaan publik tidak otomatis terjaga hanya karena ada sosialisasi yang mengatakan “data dijamin kerahasiaannya.”
Kepercayaan bukan dibangun dari pernyataan. Kepercayaan dibangun dari rekam jejak.
Dalam situasi seperti itu, wajar bila masyarakat berpikir dua kali sebelum menyerahkan rincian aset mereka. Berapa gram emas tersimpan, berapa omset toko, berapa cicilan yang masih berjalan. Kekhawatiran bahwa data ini akan bermuara ke urusan pajak bukan sekadar paranoia. Dia adalah produk dari kewaspadaan yang tumbuh dari pengalaman nyata.
Di antara berbagai komentar yang beredar, ada satu yang paling jernih dan tidak cukup mendapat perhatian: “Kalau mau fair, tanyakan juga utangnya.”
Ini bukan seloroh. Ini kritik metodologis yang serius.
Memang benar, formulir sensus sudah mencantumkan kolom pengeluaran rutin dan pengeluaran tahunan. Akan tetapi, pengeluaran dan utang adalah dua hal yang berbeda secara mendasar. Pengeluaran mencatat ke mana uang mengalir setiap bulan. Utang mencatat beban yang masih menggantung — sisa KPR yang belum lunas, cicilan leasing, tunggakan kartu kredit, pinjaman online, atau utang ke supplier. Seseorang bisa tampak berpengeluaran kecil bukan karena hidupnya efisien, tapi karena penghasilannya sudah tersedot cicilan sebelum sempat dibelanjakan.
Potret ekonomi yang jujur tidak cukup hanya membaca sisi aset dan arus keluar. Pedagang kelontong yang punya motor dan stok barang senilai belasan juta mungkin masih berjibaku dengan tagihan distributor. Pengusaha kecil yang terlihat punya beberapa karyawan bisa jadi menanggung utang usaha yang hampir melampaui omsetnya. Emas yang tercatat sebagai simpanan mungkin sudah lama tergadai.
Memang, untuk perusahaan besar dan menengah, kuesioner SE2026 mencantumkan kolom kewajiban: utang dagang, pinjaman bank, dan sejenisnya. Tapi kelompok itu tidak sampai dua persen dari seluruh usaha yang didata. Selebihnya, warung, toko kelontong, pedagang pasar, usaha rumahan, yang justru paling banyak menolak sensus ini, menghadapi kuesioner yang jauh lebih ringkas: omset, aset, tenaga kerja. Sisi liabilitas tidak hadir di sana. Dan karena itulah potretnya menjadi condong ke satu arah: tampak lebih makmur dari yang sebenarnya.
Kebijakan yang dibangun di atas data yang timpang berisiko meleset dari sasaran. Bukan sekadar kurang tepat, tapi bisa kontraproduktif.
Saya ingin menegaskan bahwa tulisan ini bukan ajakan memboikot sensus. Justru sebaliknya. Sensus ekonomi yang komprehensif adalah kebutuhan nyata. Tanpa data yang baik, alokasi anggaran hanyalah tebak-tebakan berbalut angka. Rakyat kecil yang paling butuh intervensi negara justru sering tidak terdata, lalu tidak terjangkau program.
Tapi ada pekerjaan rumah yang tidak bisa diabaikan: membangun kembali kepercayaan publik.
Itu bukan pekerjaan yang selesai dalam satu siklus sensus. Bukan pula soal menambah petugas yang lebih ramah atau brosur yang lebih menarik. Kepercayaan tumbuh dari konsistensi — dari kebijakan yang berpihak, dari jarak yang semakin mengecil antara apa yang dijanjikan dan apa yang dikerjakan, dari birokrasi yang menempatkan warga sebagai tujuan, bukan objek pendataan.
Selama jarak itu belum ditambal, petugas sensus yang paling cakap sekalipun akan terus menemukan pintu yang tidak sepenuhnya terbuka.
Dan itu bukan salah si petugas. Itu tagihan yang belum terbayar dari janji-janji yang belum sepenuhnya ditepati. (Penulis adalah Wartawan Madya)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
