“Kemarin kita sudah agendakan, pak Ketua MPR RI sudah memanggil Menko Polhukam bersama-sama dengan jajarannya, baik Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Mendagri dan menteri terkait. Walaupun demikian, Ketua MPR harus membatalkan pertemuan itu mendadak pada Rabu (1/3/2023) lantaran sejumlah pihak terkait tidak hadir,” tuturnya.
Ia melanjutkan, pada saat itu Menko Polhukam telah berkenan hadir, akan tetapi pimpinan TNI dan Polri tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh pejabat yang tidak mempunyai otoritas. Oleh sebab itu, sambung Filep, Ketua MPR RI meminta pertemuan tersebut dibatalkan dan diagendakan kembali dengan mensyaratkan kehadiran seluruh pihak terkait.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Jajaran Kemenko Polhukam dan lembaga di bawahnya yang terkait harus hadir karena bicara Papua tidak bisa setengah-setengah. Jadi, mari kita duduk bersama mendengar aspirasi dari rakyat yang disampaikan secara representatif oleh wakil-wakil rakyat untuk membahas penanganan konflik di tanah Papua,” ujar Filep. (000/DPD)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
