Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan-PKB meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak pasif dalam meningkatkan sumber-sumber PAD. Pemerintah daerah juga diminta memberikan penjelasan mengenai dasar perhitungan target pendapatan yang ditetapkan dalam Perubahan APBD 2026.
Varel mempertanyakan apakah pemerintah daerah telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap metode penetapan target pendapatan. Menurut dia, setiap angka yang ditetapkan harus memiliki dasar yang jelas, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain persoalan fiskal, Fraksi PDI Perjuangan-PKB turut menyoroti rencana pengambilalihan objek retribusi wisata selancar atau surfing yang selama ini dipungut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Fraksi meminta pemerintah provinsi tidak hanya mengambil kewenangan pemungutan retribusi, tetapi juga memastikan adanya peningkatan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung pariwisata di Mentawai.
“Pengelolaan potensi ekonomi wisata selancar harus memberikan manfaat yang berkeadilan. Jangan sampai terjadi pengalihan sumber pendapatan tanpa kejelasan pembagian kewenangan, pelayanan, dan manfaat bagi masyarakat Mentawai,” tegas Varel.
Fraksi PDI Perjuangan-PKB berharap pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat sekaligus memperkuat kemampuan daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatannya.
Pandangan umum fraksi tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 sekaligus pelaksanaan fungsi DPRD dalam mengawal kebijakan anggaran dan arah pembangunan Sumatera Barat. (003)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
