DPRD Sumbar juga mendorong pemerintah mengambil langkah mitigasi apabila kualitas udara terus mengalami penurunan. Salah satunya dengan mempertimbangkan penerapan Work From Home (WFH) bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Nanda menilai WFH dapat menjadi langkah sementara untuk mengurangi paparan udara tidak sehat sekaligus menekan mobilitas masyarakat.
“Kita meminta Pemprov mempertimbangkan WFH bagi pegawai jika kondisi udara memang sudah tidak sehat. Ini bukan soal mengurangi pelayanan publik, tetapi bagian dari upaya melindungi kesehatan pegawai dan masyarakat,” tegasnya.
Sekolah Daring Bisa Jadi Opsi Lindungi Anak
Perlindungan terhadap anak juga menjadi perhatian DPRD Sumbar. Nanda meminta pemerintah melalui instansi terkait mempertimbangkan pembelajaran daring apabila kualitas udara di Padang dan daerah terdampak berada pada kondisi yang tidak aman bagi aktivitas anak di luar ruangan.
“Anak-anak harus menjadi perhatian utama. Jika kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan belajar di sekolah, maka pembelajaran daring dapat menjadi alternatif sementara sampai kualitas udara kembali membaik,” ujarnya.
Dia menekankan, penerapan langkah tersebut harus berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara dan koordinasi pemerintah daerah bersama instansi terkait.
Nanda juga meminta pemerintah terus melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala dan mengambil langkah cepat apabila kondisi semakin memburuk.
Menurutnya, perhatian tidak hanya diperlukan di Kota Padang. Pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang turut terdampak kabut asap juga diminta melakukan langkah antisipasi sesuai kondisi di daerah masing-masing.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
