KI Sumbar Dibekukan? HM Nurnas: Tidak Urusan Gubernur atau Sekda, Apalagi Kadis Kominfotik

SK Gubernur Sumbar yang menetapkan pencabutan perpanjangan masa jabatan keanggotaan KI Sumbar 2019-2023. (Foto: PJKIP Sumbar/SumbarFokus.com)

PADANG (SumbarFokus)

Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) seolah dibekukan dengan keluarnya SK Gubernur Sumbar nomor 555-890-2023, yang diteken Mahyeldi selaku Gubernur Sumbar, pada 29 Desember 2023. SK tersebut memuat ketetapan dicabutnya perpanjangan masa jabatan keanggotaan KI Sumbar masa jabatan 2019-2023.

Bacaan Lainnya
KPU Provinsi Sumatera Barat

Pembina Perhimpunan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik, HM Nurnas, Adrian Tuswandi, dan Novrianto vokal mengkritisi hal ini.

“Ini mengejutkan! Kita kaum pro keterbukaan, terutama saya, yang bersama kawan di DPRD merintis adanya KI Sumbar tahun 2014. Mengetahui ini, seperti disambar geledek!” ujar HM Nurnas.

Novrianto, Ketua Forum Wartawan Parlemen Sumbar yang akrab dengan panggilan Bang Ucok itu, tak kalah lantang bersuara.

“Ini kasus pertama terjadi di Indonesia, ada KI Provinsi yang dibubarkan Gubernur nya!” ujarnya.

Menurut HM.Nurnas, kondisi ini jelas menunjukkan Gubernur Sumbar tidak didukung data dan literasi regulasi oleh Sekda dan dinas teknisnya.

“Buka saja UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terkait Komisi Informasi dan kewenangan Gubernur atau Pemprov. Hidak ada satu kalimat yang memberikan kewenangan pembubaran Komisi Informasi,” ujar HM. Nurnas.

HM Nurnas mempertanyakan, dasar apa yang dipakai sehingga masa jabatan tidak diperpanjang.

“Mencabut SK perpanjangan sama saja dengan KI Sumbar dibubarkan. Kalau Komisi Informasi baru belum terbentuk, konsekuensi sebuah lembaga Negara dibentuk UU itu adalah perpanjangan, tidak boleh diputus atau kosong,” tegasnya.

Kondisi yang tidak sesuai dengan aturan ini sangat menggelitik HM Nurnas, yang dikenal sebagai salah seorang pionir perjuangan keterbukaan informasi publik di Sumbar.

“Bagaimana proses penyelesaian sengketa informasi publik, siapa yang jadi majelis komisionernya? Apa Pak Sekda, Pak Gubernur, dan Bu Kadiskominfotik yang jadi majelisnya?” sebut HM Nurnas.

Menurut Komisioner dua periode, Adrian Tuswandi, putusan stop perpanjangan dan KI Sumbar dibekukan adalah sebuah kekeliruan.

“Kuncinya, KI Provinsi itu wajib dibentuk. Gubernur meng-SK-kan, tidak ada SK membubarkan atau menyetop perpanjangan. SK Gubernur terbaru yang efektif 2 Januari 2024 ini sangat mudah di-PTUN-kan,” ujar Adrian Tuswandi.

Tapi menurut Toaik, biasa Adrian dipanggil banyak kalangan di Sumbar, Gubernur Sumbar mungkin mengambil asas efisiensi.

“Semua tahu kalau KI Sumbar periode ketiga terlalu berlarut proses finalnya di DPRD Sumbar. Mungkin Pak Gubernur mengedepankan asas efesiensi anggaran, baiknya dibekukan nanti aktif lagi kalau KI periode ketiga sudah diputuskan orangnya oleh DPRD Sumbar dan di-SK serta dilantik oleh Gubernur Sumbar,” ujar Adrian lagi. (000)

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.



Pos terkait