Dia juga memaparkan sejumlah regulasi yang menjadi landasan pelaksanaan tugas KPPU, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021, berbagai peraturan KPPU, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, khususnya terkait pengawasan kemitraan usaha.
Pembahasan kemudian berkembang melalui sesi tanya jawab. Sejumlah persoalan aktual mengemuka, mulai dari koordinasi KPPU dengan OJK dalam penilaian merger di sektor jasa keuangan, peluang penerapan leniency program di Indonesia, hingga pembuktian kesamaan harga dalam dugaan praktik kartel.
Peserta juga mempertanyakan persaingan antara platform e-commerce dan pasar tradisional, serta peran KPPU dalam mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berbagai pertanyaan tersebut dijawab narasumber dari perspektif akademis dan praktik kelembagaan. Diskusi ini memberikan gambaran mengenai tantangan penerapan hukum persaingan usaha dalam menghadapi dinamika pasar dan kebijakan ekonomi.
Sebelumnya, perwakilan Fakultas Hukum Unand Dr. Edita Elda menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Dia menyebut kuliah umum ini sebagai salah satu bentuk implementasi kerja sama KPPU dan Unand dalam mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman lebih luas mengenai hukum persaingan usaha, sekaligus membuka ruang kontribusi akademisi dalam pengembangan kebijakan persaingan usaha yang sehat, adil, dan berdaya saing. (003)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
