PADANG (SumbarFokus)
Persaingan usaha di era digital menghadirkan tantangan yang semakin kompleks. Mulai dari dugaan praktik kartel, dominasi platform perdagangan elektronik, hingga pengawasan kemitraan usaha menjadi persoalan yang membutuhkan pemahaman hukum dan pengawasan yang kuat.
Isu tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam kuliah umum yang digelar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Kantor Wilayah I bersama Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Selasa (10/11/2026), di Padang.
Mengangkat tema “Implementasi Kebijakan dan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”, kegiatan ini menghadirkan Anggota Komisioner KPPU RI Dr. Budi Joyo Santoso dan akademisi Fakultas Hukum Unand Dr. Wetria Fauzi sebagai narasumber. Diskusi dipandu Kepala Kantor Wilayah I KPPU Ridho Pamungkas.
Dalam pemaparannya, Wetria menguraikan pentingnya hukum persaingan usaha untuk menjaga iklim pasar yang sehat, melindungi konsumen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama di tengah perkembangan ekonomi digital.
Dia juga menjelaskan ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang mencakup perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, serta penyalahgunaan posisi dominan.
Sementara itu, Budi Joyo Santoso menjelaskan fungsi dan kewenangan KPPU berdasarkan regulasi persaingan usaha. Lembaga tersebut memiliki empat peran utama, yakni penegakan hukum persaingan usaha, pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah, penilaian penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan, serta pengawasan kemitraan antara pelaku usaha besar, menengah, dan kecil.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
