DPRD Pasbar Gelar Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022

Ketua DPRD Erianto didampingi Wakil Ketua Endra Yama Putra dan Daliyus. K, saat menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 di ruang sidang paripurna Kantor DPRD Pasaman Barat, Senin (3/7/2023). (Foto: WISNU A. UTAMA/sumbarfokus.com)

PASAMAN BARAT (SumbarFokus)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasaman Barat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 di ruang sidang paripurna Kantor DPRD setempat, Senin (3/7/2023).

Bacaan Lainnya

Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Pasaman Barat Erianto, Wakil Ketua Endra Yama Putra dan Daliyus. K, serta Bupati Hamsuardi bersama Wakil Bupati Risnawanto, Forkopimda, anggota DPRD, dan beberapa kepala OPD.

Ketua DPRD Pasaman Barat Erianto saat membuka rapat paripurna mengatakan, rapat paripurna ini adalah rapat ke-1 masa sidang ketiga, dalam rangka penyampaian nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2022.

“Setelah pembukaan rapat paripurna, penyampaian dan pemaparan nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2022 disampaikan secara langsung oleh Bupati Hamsuardi,” ucapnya.

Sementara, Bupati Pasaman Barat Hamsuardi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Pasaman Barat yang sudah bersinergi bersama seluruh OPD se Kabupaten Pasaman Barat, sehingga Pasaman Barat kembali mendapat Wajar Tanpa Pengecualian ke enam kalinya, secara berturut-turut dari BPK.

“Tujuan umum penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini adalah untuk dapat menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, dan peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akural pada pemerintah daerah, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan yang berbasis akural, dan peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

Ditambahkan, aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Pasaman Barat per 31 Desembar 2022 adalah sebesar Rp. 2.105.627.381.585.83, merupakan aset tetap berdasarkan atas harga perolehan sebesar Rp. 3.657.644.880.125.25, setelah dikurangi nilai penyusutan sebesar Rp. 1.552.107.498.539.42. Serta aset lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah Pasaman Barat per 31 Desembar ada sebesar Rp. 139.804.255.995.94.

“Pihaknya menyadari, bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu masih dibutuhkan adanya dukungan dari anggota Dewan untuk senantiasa secara bersama-sama membangun dan memperbaiki kinerja pelaksanaan APBD tahun berikutnya, sehingga bisa mewujudkan obsesi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” sebutnya. (018)

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.



Pos terkait