Koordinator Tim Ahli IMTI Sumaryadi mengatakan, penilaian IMTI 2026 bertujuan memotret kondisi aktual pariwisata ramah muslim di Sumbar berdasarkan standar GMTI. Menurutnya, Sumbar memiliki modal kuat berupa komitmen pimpinan daerah, dukungan regulasi melalui Perda dan Pergub Pariwisata Halal, konektivitas penerbangan dengan Malaysia, serta berbagai inovasi di bidang ekonomi dan pariwisata syariah.
“Sumatera Barat memiliki modal yang cukup kuat. Tinggal bagaimana beberapa aspek yang masih menjadi catatan ini kita perkuat bersama,” ujar Sumaryadi.
Dia menyebut, sejumlah aspek yang masih perlu diperkuat, antara lain visibilitas sertifikasi halal pada hotel dan restoran, kebersihan di sejumlah destinasi wisata, serta optimalisasi informasi digital yang dapat menghubungkan kebutuhan pelaku usaha terhadap bahan baku halal dengan pemasok.
Deputi Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia Dwi Putra Indrawan mengapresiasi dukungan Pemprov Sumbar terhadap penilaian IMTI. Menurutnya, pariwisata ramah muslim merupakan bagian penting dari penguatan halal value chain karena memiliki keterkaitan luas dengan perhotelan, transportasi, kuliner, budaya dan sektor ekonomi lainnya.
“Pengembangan pariwisata ramah muslim ini tidak akan bergerak signifikan tanpa dukungan BPJPH, pelaku usaha, PHRI, kemudian masyarakat. Sehingga sinergi ini menjadi sesuatu yang harus kita jalani sama-sama,” katanya.
Dwi menambahkan, Sumbar yang sebelumnya berada pada peringkat kedua IMTI memiliki peluang besar meningkatkan daya saing. Karena itu, peningkatan kualitas pariwisata ramah muslim di Sumbar tidak hanya penting bagi daerah, tetapi juga turut memperkuat posisi Indonesia dalam Global Muslim Travel Index (GMTI).
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
