Oleh: SISCA OKTRI SANTI
PADANG (SumbarFokus)
Di laut, mesin yang mati bukan sekadar persoalan teknis. Lebih dari itu, khususnya untuk nelayan tuna, kerusakan mesin berarti kapal tertahan, perjalanan melaut tertunda, dan puluhan juta rupiah yang sudah dikeluarkan terancam tidak kembali.
Solar sudah dibeli. Es dan bahan makanan untuk awal kapal sudah disiapkan. Perbekalan untuk sekitar sepuluh hari melaut untuk kapal tuna sudah dimuat. Namun, ketika mesin kapal bermasalah, semua persiapan itu tidak serta-merta menghasilkan ikan dan uang seperti yang diharapkan.
Di Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Bungus, di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat, usaha perikanan tuna menghadapi berbagai risiko, mulai dari hasil tangkapan yang tidak menentu hingga biaya operasional yang besar. Di sekitar pelabuhan, sebagian warga menggantungkan penghasilan pada pekerjaan bongkar muat ikan dan perbekalan kapal. Sementara, sejumlah kapal penangkap tuna dimiliki pengusaha dari luar provinsi.
Seorang Wiwit Aswandi (39) melihat keadaan itu sebagai sesuatu yang perlu diubah. Dia ingin masyarakat lokal memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam usaha perikanan tuna, menjadi pemain di “rumah” sendiri. Baginya, warta setempat tidak seharusnya hanya menjadi pekerja bongkar muat, tetapi juga perlu memiliki kesempatan untuk terlibat langsung dalam pengembangan usaha perikanan tersebut.
Tak Ingin Selamanya Jadi Buruh Bongkar
Dahulu, sebagian warga di sekitar PPS Bungus membantu membongkar ikan tuna, mengangkut es, dan menyiapkan perbekalan bagi kapal milik pengusaha dari Jakarta. Upah bongkar ikan sekitar Rp150,- per kilogram. Penghasilan mereka bergantung pada pekerjaan bongkar muat yang tersedia, bukan pada kepemilikan kapal atau kemampuan menentukan harga jual hasil tangkapan.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News SumbarFokus.com. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
